Bawondo.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa ancaman kenaikan muka air laut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan teknis semata. Masalah ini menyentuh aspek keselamatan nyawa, keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, hingga masa depan peradaban bangsa Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Menko AHY saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang berlangsung di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (13/7/2026).
“Kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, melainkan masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang,” tegasnya.
Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari ketahanan, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
“Pertanyaannya ke depan bukan hanya seberapa banyak infrastruktur yang telah kita bangun, melainkan seberapa berkelanjutan infrastruktur tersebut dapat bertahan dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya,” ujarnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang sekitar 108.000 kilometer, serta 37 dari 38 provinsi memiliki wilayah pesisir, Indonesia sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Ancaman ini berpotensi merusak permukiman, infrastruktur dasar, kawasan industri, sentra produksi pangan, layanan publik, ekosistem pesisir, pulau kecil, hingga mengganggu kedaulatan negara.
Tantangan ini semakin berat karena Indonesia menghadapi dua ancaman sekaligus: kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Fenomena penurunan tanah tercatat terjadi di sejumlah kawasan seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak, yang sebagian disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta beban pembangunan perkotaan yang tinggi.
“Ketika muka air laut terus naik dan pada saat yang sama permukaan tanah terus menurun, ancamannya menjadi berlipat. Infrastruktur dapat rusak, jalan dan jalur logistik terendam, sekolah serta fasilitas kesehatan terganggu, dan sumber air bersih bisa terkontaminasi,” tutup Menko AHY.
Turut mendampingi dalam kegiatan ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; serta Staf Khusus Menteri PU Ahmad Khoirul Umam.
Sumber : @Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
@Redaksi Bawondo
About the Author
