Bawondo.id – Lombok Barat – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka turut serta dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Forum tahun ini mengusung tema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dihadiri para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sebagai wadah strategis memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarwilayah guna mendukung pembangunan nasional.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah menyambut hangat penyelenggaraan kegiatan ini. “APPSI bukan sekadar forum pertemuan, melainkan ruang saling belajar dan mencari solusi bersama. Setiap daerah punya karakter berbeda, namun kita sama-sama bertanggung jawab memajukan wilayah dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pertemuan ini akan melahirkan rekomendasi berbasis fakta di lapangan. APPSI akan mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, serta mereformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
Kegiatan dibuka resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, ia menyoroti tantangan yang kian kompleks dihadapi kepala daerah saat ini, terbagi menjadi lima poin utama:
1. Dinamika geopolitik global yang kini berdampak langsung pada pembangunan daerah;
2. Kewajiban mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa dan Desa Nelayan serta menepati janji politik;
3. Menyelaraskan visi misi daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat;
4. Memahami pola komunikasi media massa dan waspada terhadap potensi pelanggaran hukum;
5. Berhati-hati terhadap risiko hukum dengan pengawasan ketat dari KPK, Bareskrim, hingga Kejaksaan.
“Berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Itulah kenapa kita harus sering berkumpul, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi,” tegas Bima Arya.
Ia juga menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian terkait peran ganda gubernur: sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayah. Gubernur diharapkan aktif mengoordinasikan bupati dan wali kota, memimpin program prioritas, menjadi teladan integritas, serta menyelesaikan persoalan batas wilayah antar daerah.
Terkait keterbatasan anggaran, Bima Arya mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh sekadar bertahan, melainkan harus bertransformasi: “Ubah tantangan jadi peluang lewat efisiensi, dorong investasi, optimalisasi aset, perbaiki kinerja BUMD, sederhanakan aturan, dan selesaikan tata ruang sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.”
Sumber : @PPID Utama Provinsi Sultra
@Redaksi Bawondo
About the Author
