Bawondo.id – Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melantik dan mengambil sumpah jabatan Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).
Pengangkatan Abdul Muhari ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tertanggal 24 Juli 2026. Penunjukan ini menempatkan ahli kebencanaan kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, pada posisi strategis sekaligus mencatatkannya sebagai salah satu Deputi termuda dalam sejarah BNPB sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 2008.
Dalam prosesi pengambilan sumpah, Abdul Muhari menyatakan komitmennya menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman profesionalnya tidak lepas dari dunia kebencanaan, khususnya tsunami. Ia menyelesaikan studi sarjana Oseanografi dan magister Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB), sebelum meraih gelar doktor dari Tohoku University, Jepang. Sebelum bergabung dengan BNPB, ia berkarir di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Perhatiannya terhadap mitigasi berbasis ekologi terutama peran ekosistem mangrove sebagai pelindung alami peredam tsunami — menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Kepala BNPB periode 2019-2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” yang terus didorong BNPB.
Di lingkungan BNPB, Abdul Muhari memperkuat pengurangan risiko bencana, baik dari sisi peringatan dini maupun penguatan kapasitas masyarakat. Baginya, sistem peringatan dini tidak akan optimal tanpa kemampuan masyarakat memahami dan merespons informasi. Ia memperkenalkan tiga pola respons masyarakat: self help (kemampuan mandiri mengenali bahaya), mutual help (saling bantu antarwarga), dan official help (pendampingan pemerintah bagi yang membutuhkan).
Pendekatan ini diterapkan di berbagai wilayah rawan bencana, termasuk Kabupaten Kepulauan Aru dan pascagempa Magnitudo 6,5 di Ambon tahun 2019, melalui edukasi berkelanjutan guna memulihkan kepercayaan diri serta pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.
Sebelum menjabat sebagai Deputi, Abdul Muhari dipercaya memimpin Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dalam peran tersebut, ia berperan memperkuat sistem informasi kebencanaan sekaligus menjamin penyampaian informasi kepada publik secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, pengalaman panjangnya di bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, serta komunikasi kebencanaan diharapkan memperkuat peran Kedeputian Bidang Pencegahan. Lingkup kerja ini mencakup koordinasi lintas pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media guna menekan potensi dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, melainkan juga mengenali, mengurangi, dan mengelola risiko sejak dini.
Dengan pengangkatan ini, BNPB terus memperkuat kapasitas kelembagaan guna menjalankan mandat penanggulangan bencana secara utuh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Sumber : @Badan Nasional Penanggulangan Bencana
@Redaksi Bawondo
About the Author
