Bawondo.id – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima audiensi Panglima Jilah, pemimpin besar Suku Dayak se-Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan ini membahas berbagai aspirasi dan kebutuhan mendesak masyarakat adat Dayak di seluruh wilayah Kalimantan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden langsung memberikan instruksi untuk merealisasikan sejumlah permohonan yang disampaikan Panglima Jilah, antara lain :

Pertama, pembangunan infrastruktur jalan di daerah pedalaman, khususnya wilayah Sanggau dan sekitarnya yang selama ini menjadi akses vital bagi keterhubungan masyarakat di perbatasan dan kawasan terpencil.

Kedua, pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Hingga saat ini, program tersebut telah membuktikan keberjalanannya dengan berdirinya 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat, dan akan terus dikembangkan ke wilayah lain.

Ketiga, pembangunan rumah adat Dayak sebagai bentuk pelestarian identitas budaya sekaligus pusat kegiatan sosial dan kultural masyarakat adat.

Keempat, penyesuaian persyaratan penerimaan anggota TNI dan Polri bagi warga masyarakat adat Dayak, khususnya terkait penggunaan tato yang merupakan bagian dari identitas budaya suku. Persyaratan akan ditinjau ulang agar warga adat dapat berkesempatan setara mengabdi pada negara.
Selain pembangunan fisik dan kebijakan sumber daya manusia, pertemuan ini juga menyoroti peran strategis masyarakat adat dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Panglima Jilah menegaskan pentingnya melibatkan tokoh adat secara langsung dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Melalui para tokoh adat, edukasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif mengenai larangan pembakaran lahan secara sembarangan.
“Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci utama untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama-sama dan berkelanjutan,” demikian ditegaskan dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk lebih mendengar dan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan nasional, sekaligus mengakui peran serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah.
Sumber : @Setkab RI
@Redaksi Bawondo


